Menerka Capres Pilihan Parpol, Begini Tanggapan Pakar Politik UNAIR

SURABAYA – Berbagai perbincangan elit politik menuju kontestasi Pemilu 2024 mulai bertebaran. Adanya berbagai rangkaian peristiwa menambah panas isu perpolitikan di tanah air, seperti diumumkannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem, Jumat (18/6/2022).

Pakar politik dari Universitas Airlangga (UNAIR), Ali Sahab SIP MSi, ikut mengomentari sikap partai NasDem. Menurut Ali, ketua umum partai NasDem, Surya Paloh, mampu melihat sosok potensial untuk menjadi calon presiden (capres) sehingga memberanikan diri untuk mengumumkan bakal calon lebih awal dari partai lainnya.

Baca juga: Komisi IV DPRD Trenggalek Soroti Terkait Lemahnya Data di Disperinaker dan Sebut Disparibud Kurang Greget

“Surya Paloh mampu melihat peluang siapa orang-orang yang potensial untuk maju sebagai capres. Namun, pengumuman bakal capres NasDem tidak akan berarti seperti PKS (Partai Keadilan sejahtera) yang selalu menggembar gemborkan mau mencalonkan Anies Baswedan, ” ujar Ali kepada awak media pada Rabu (22/6/2022).

Baca juga: Tony Rosyid: Siapa Pasangan Ideal Anies?

Pakar politik dari Universitas Airlangga (UNAIR), Ali Sahab SIP MSi. (Foto: Humas Unair)

Sambung Ali, Ganjar Pranowo bisa saja dicalonkan oleh  Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk oleh Golkar, PPP dan PAN beberapa waktu lalu. Anies baswedan bisa juga  tidak jadi dicalonkan. Hal itu, lanjutnya, dikarenakan Prabowo berkeinginan duet dengan  Muhaimin iskandar sedangkan Puan akan mencari sosok selain Anies Baswedan.

Baca juga: Guru Besar Ilmu Politik UNAIR: Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan Dipertahankan Pasca Pemilu Serentak

“Anies agak sulit berpasangan dengan Puan karena Surya Paloh sudah tidak mesra dengan Megawati, kecuali ada tokoh yang bisa menyatukan, ” tegas Ali.

Pada akhir, Ali menjelaskan bahwa maju atau tidaknya seorang tokoh akan dikembalikan pada keputusan partai yang berkoalisi. Hal itu merupakan dampak dari kebijakan undang-undang pemilu yang menetapkan  Presidential Threshold (PT) 20 persen. Dosen Ilmu Politik UNAIR itu juga menilai bahwa PT 20 persen adalah angka yang terlalu tinggi. Menurutnya, angka tersebut harus dikurangi agar lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam memilih presiden.

Baca juga: Gelar Rapat Kerja, Komisi III DPRD Trenggalek : Pemerintah Daerah Wajib Membuat Raperda PBG

“PT sebaiknya tidak setinggi itu, misal bisa 10 persen, sehingga bisa banyak calon yang maju. Masyarakat banyak pilihannya, ” pungkas Ali.

Sekadar informasi, bahwa  presidential threshold merupakan ambang batas pencalonan presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) oleh partai politik. presidential threshold dalam UU Pemilu ditetapkan sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional. 

Baca juga: Nurhadi DPR RI Fraksi NasDem Gencar Sosialisasi Turunkan Stunting Capai 14 Persen Secara Nasional

Beberapa gugatan untuk menguji materi telah dilayangkan ke Mahkamah Agung karena  presidential threshold  dinilai akan membatasi jumlah calon presiden. Selain itu, mau tidak mau sebagian besar partai politik harus berkoalisi untuk memantapkan dan memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pemilu 2024.

Penulis: Haryansyah Setiawan

Editor: Nuri Hermawan